ICW…5 Titik Korupsi Favorite di Daerah

Terutama APBD Dan Pemilukada
JAKARTA- Daerah tetap menjadi lahan yang subur
bagi praktik korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis, setidaknya ada lima titik rawan korupsi didaerah. Continue reading

Advertisements
Posted in Opini | Leave a comment

DICARI CALON PIMPINAN KOTA PAYAKUMBUH VERSI LSM DIAN 2012 – 2017

BERSAMA KITA BISA MEMBERANTAS KORUPSI DI KOTA INI

BERSAMA KITA BISA MEMBERANTAS KORUPSI DI KOTA INI !!!!!!!

Coba ceritakan diri anda sendiri serta motivasi & program anda yang terbaik untuk kota Payakumbuh tercinta ini.

Perubahan yang kami inginkan. Kami tidak mau  lagi melihat kepongahan dan kebohongan pejabat  kepada masyarakat dengan cara pembodohan dan kongkalikong tikus-tikus perkantoran dengan markus-markus. CUKUP.!!!!!!

Posted in Opini | Leave a comment

Koruptor itu sama dengan Pencuri

Anda mencari besan yang tak cemar? Pingin mantu yang bersih namanya? Atau mau pilih politikus yang kredibel? Gunjang-ganjing kasus kasus korupsi yang melanda Indonesia membuat masyarakat makin muak, dan membahayakan demokrasi.

Sejumlah aktivis anti-korupsi kini meluncurkan situs web http://www.korupedia.org yang melacak dan mengabadikan foto, data diri dan keluarga para koruptor yang putusannya telah in kracht (diberlakukan) oleh pengadilan. Pendataan perlu, tapi kapan membangun kekuatan politik, gerakan Liga Anti-Korupsi, untuk menghadapi mafia salah satu jenis korupsi terbesar korupsi politik di dalam badan negara seperti DPR dan birokrasi?

Korupsi benar seperti benalu karena benalu menjarah tanpa malu. Padahal hanya malu, dan dipermalukan, yang sering membuat orang di Indonesia menjauhi aib. Semacam inilah salah satu motif peluncuran situs web http://www.korupedia.org oleh sejumlah aktivis anti-korupsi di Jakarta Selasa lalu.

Korupedia adalah semacam wikipedia khusus untuk mencatat nama-nama dan data para pelaku korupsi sepanjang sejarah di Indonesia. Tepatnya: ensiklopedia korupsi Indonesia. Di situ terdapat sejumlah jenis korupsi dengan data nama kasus, nama yang terlibat dan putusan pengadilan.

“Republik Korupsi”
Yang menarik, ada sebuah peta besar republik ini yang dilengkapi dengan titik-titik di setiap kota tempat terjadi kasus korupsi apa pun, yang pernah diputuskan pengadilan. Nah jika Anda klik, maka akan tampillah sejumlah nama, kasus dan data terkait.

Mengingat luasnya “Republik Korupsi” ini, jarang orang Jakarta tahu apa saja yang terjadi dengan APBN dan APBD, sebut saja di sebuah kabupaten di Aceh, atau di Sulawesi Utara.

Dengan begitu, situs ini dapat berfungsi sebagai penggerak dinamika anti korupsi, menjadi jendela bagi publik pencari data, sekaligus pintu bagi masyarakat yang ingin memeriksa dan mencek kasus korupsi yang macet. Tentu saja, data itu harus terverifikasi, jadi laporan-laporan publik harus ditelisik dengan teliti agar tidak menjadi daftar fitnah.

“Kami risau,” demikian Teten Masduki pendiri ICW Indonesia Corruption Watch, salah satu pemrakarsa Korupedia, menandaskan, “hukum untuk menjerat koruptor belum efektif, putusan pengadilan seringkali rendah, yaitu di bawah dua tahun, pelaku-pelakunya taraf kecil, dan sanksi sosial tidak ada. Misalnya mereka ini tampil di Tipikor (Pengadilan Tindak Korupsi) diantar dan didoakan oleh ustadz lalu keluar dari penjara pun disambut.”

Tak pernah merasa bersalah
Para tokoh nasional yang terpidana korup, juga tak pernah merasa bersalah, malah merasa dizalimi, bahkan bisa dipilih kembali. Malah di Boven Digul dan di Sulawesi Utara ada pejabat yang dilantik di penjara. Jadi kita sering melupakan dosa mereka, kini kita ingin mendokumentasikan mereka yang pernah merusak bangsa ini.

Kita ingin mengabadikan mereka. Ini sama pentingnya dengan mencatat jasa para pahlawan.

Jadi situs korupedia dapat membantu mereka yang ingin mencermati bobot, bibit dan bebet (nilai-nilai moral) para calon kerabat atau pemimpin negeri ini. Maka, dengan ide sederhana dan teknologi mutahir online murah, dapat diakses publik ingin mendinamiskan masyarakat anak bangsa dalam membangun kehidupan bernegara.

Lembaga korupedia dihidupkan secara swadaya tanpa sponsor, dananya datang dari saweran pribadi-priadi dan lembaga sejenis yang solider, termasuk KBR68H dan Air Putih.

Korupedia dengan demikian dimaksud menjadi sebuah “monumen abadi dalam bentuk digital” yang akan menjadi rujukan dan alat sanksi sosial. Sejauh ini 101 kasus sudah diunggah. Siapa saja dapat berpartisipasi dengan melengkapi foto-foto para terpidana.

Yang penting, masyarakat dapat ikut mendorong kasus macet agar maju, yaitu kasus para koruptor yang sudah bertahun-tahun jadi tersangka tapi tak pernah diadilikan, bahkan terus menjabat kepala daerah dan sebagainya. “Ini penting,” demikian Teten, “demi rasa keadilan!”

Sanksi sosial
Dengan tekanan masyarakat lewat media sosial sms, twitter dsb, lembaga ICW, Korupedia selanjutnya dapat menekan polisi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dinamisasi kasus macet dapat menumbuhkan sanksi sanksi sosial, dan dengan begitu partai partai politik pun dipaksa berhati-hati atau akan cemas dalam mencalonkan wakil wakilnya di DPR.

Jika calonnya pernah cemar secara hukum, maka lampu nama yang diklik itu akan menyala.

Yang menarik seminggu sebelum resmi diluncurkan, jumlah mereka yang mencoba mengakses hampir sama banyaknya dengan mereka yang mencoba meng-hack, atau merusak situs ini. Ini tidak aneh karena pengalaman serupa juga terjadi di India dan Afghanistan.

Tapi, pertanyaannya, tetap akan kita merasa cukup dengan pelembagaan dan teknologi pengawasan seperti ini? Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dengan tepat mempertanyakan bukankah perlu membangun suatu kekuatan politik dengan menegakkan Liga Anti Korupsi yang mampu menekan aparat negara.

Posted in Opini | Leave a comment

PEDOMAN SINGKAT MEMILIH PEMIMPIN TERBAIK.

Sebagai rakyat yang berasal dari Kota Payamkumbuh & 50 kota, Aku merasa sedih melihat perkembangan yang terjadi pada penduduk yang diperintah oleh orang yang tidak benar2 kita inginkan sebagai pemimpin yang akan membawa kebaikkan bagi orang asli. Malah terjadi pembodohan dengan membawa rakyat didalam lingkungan ketakutan dengan hukum-hukum agama. Rakyat disuruh berdoa dan di takuti dengan bahasa azab diakhirat jika melakukan pembantahan terhadap yang lebih tua dan pimpinan yang katanya orang yang termulia dan dipilih oleh masyarakat banyak.
Mengukur seorang pemimpin yang berhasil bukanlah selalu dari pandangan rakyat lokal yang memang tidak bisa membandingkan satu dengan yang lainnya karena mereka itu belum bisa keluar daerah sendiri disebabkan kemiskinan. Jikalah hasil kerja hanya ditanyakan kepada mereka, tentu kita akan bisa menerka jawabannya. Tetapi ada beberapa anak negeri yang sering keluar masuk dan melihat perkembangan yang terjadi, Tampaknya Payakumbuh & 50 kota itu malah menurun. Salah satu contoh yang aku berikan adalah lampu jalan yang cantik & terang benderang dahulu pada masa pimpinan  kini tonggaknya telah hilang. Kalau memang listriknya mahal, matikan saja lampunya dan tonggak tetap berada ditempatnya. Sekarang seluruh tonggak itu entah kemana ???
Jika hanya bisa membuat sampah menjadi kompos, itu bukanlah pretasi karena mesinnya bisa dibeli dari pabrik. Jika ada uang tentu bisa didatangkan.  Dan harga mesin itu tidak akan menghabiskan uang banyak. Sedangkan perbaikan kampung dan jalan-jalan baru dananya datang dari pusat yang jumlahnya sangat banyak dan kelihatannya administrasinya tidak jelas. Berapa yang digunakan untuk program itu. Apakah memang uannya habis seluruhnya dipergunakan.???. Rakyat tidak punya hak untuk bertanya penggunaan uang tadi.
Study banding yang hanya menghabiskan uang rakyat oleh anggota DPR. Sedangkan yang lebih baik bisa didapatkan di internet. Apa saja ada di internet. Kecuali jika anggota itu memang ada program tersembunyi dengan cara study banding untuk menambah-pundi-pundinya. Atau mereka itu tidak pandai menggunakan komputer untuk mencari data-data.
Dibeberapa kota di indonesia maupun luar negeri, mereka menghancurkan banggunan untuk penghijauan tetapi di Payakumbuh kota, penhijauan dihancurkan untuk bangunan konkrit yang entah berapa lama pula kontraknya dengan si empunya.
Kota kotor dan ada pengaturan kota yang tidak jelas. Hanya jika ada uang semuanya bisa terjadi. Bau-bau kriminil mulai agak tercium di kehidupan malam.
Keluarga dari pimpinan banyak mempergunakan kesempatan dengan menggunakan embel-embel keluarga si anu dan si ini selagi yang diatas keluarganya.
Muda mudi bertambah berutal dijalanan dan jumlahnya semangkin banyak saja karena mereka tidak tahu untuk berbuat apa. Dan kemudahan untuk mereka dipersempit karena hak mereka juga sudah diperetelin.
Kita melihat mereka yang mempunyai auto dan kendaraan roda 2 serta menjinjing LapTop dianggap orang kelas tinggi. Sedangkan isi Laptop cuma game-game, judi, porno saja karena tidak tahu mememfaatkannya. Pemimpin sekarang adalah orang-orang lama juga tidak melek dengan dengan tehnologi baru. Yang bisa cuma sms dan menjawab telepon. Orang  yang diatas juga tidak tahu amat dengan kegunaan komputer. Cuma yang mereka tahu adalah sebagai alat pencatat saja.  Kelebihan pimpinan tua-tua itu adalah berselit lidah saja.
Hasil kerja boleh dikatakan hanya berjalan ditempat. Yaitu tetap sama dengan 10 tahun yang lalu. Penduduk bertambah, kesempatan untuk hidup mengecil. Inilah pandangan aku tentang kampungku sendiri dalam 10 tahun kebelakang. Sebagai warga yang membayar pajak, saya harus mempertanyakan kerja mereka. Yang patut kami bayar. Itulah hak kami yang anda coba hilangkan dengan menggunakan kedudukan anda. Kami tidak ingin membiayai uang orang yang ingin mencuri uang pajak penduduk asli dari hasil PBB untuk study banding kemana-mana.

Sekarang tinggal generasi muda-mudi yang harus mempertanyakan siapa pimpinan anda berikutnya. Apakah anda akan ikut dengan cara lama yaitu berhura-hura dengan uang dari caleg yang dikasikan sedikit kepada kamu dan dikumpulkan lebih banyak oleh tim sukses dari caleg tadi. Ingat, jumlah uangnya banyak sekali untuk memenangkan pemilihan itu. Semuanya sudah tahu bahwa mereka jika menang akan mengambil kembali biaya pemilihan tadi dan keuntungan selama menjabat untuk kemewahan mereka. Jadi mana pembangunan untuk rakyat ???

Makanya pintar-pintar memilih pimpinan berikutnya karena mereka akan mengambil masa depan anda sendiri dengan tetap membodohi rakyat karena uang untuk pencerdasan sudah diambil mereka.

Untuk masa ini kamu harus lebih memilih orang yang memberikan kesempatan demi masa depan kampung halaman sendiri dengan program IT internasional agar anda bisa membuat pekerjaan sendiri karena persaingan sangat ketat sekali untuk menjadi PNS.
Jadi kwalitas orang yang kedepan harus anda pertanyakan kemampuannya, bukan hanya pandai berpidato, ganteng, abri, relegius, kaya.  Itu telah kita punyai/pilih selama ini.

Ide aku adalah seorang pemimpin yang baik  adalah orang yang bisa membawa kita kelevel nasioanal maupun internasional  walaupun tanpa pendidikan formal . Mereka membayar kamu karena keahlian yang bisa didapatkan secara otodidak tetapi bernilai tinggi di berbagai bidang.
Pemimpin yang begini, harusnya dia secara langsung mengusai bidang itu dan memberikan langsung pula ke pada rakyat.  Dan orang ini biasanya tidak berambisi benar dengan menjadi pimpinan karena logika mereka biasanya adalah jika diberi kesempatan akan  dia lakukan. Biasanya generasi muda atau dosen universitas dari luar negeri.

TIP :
Abri, negera kita tidak perang lagi.
Ganteng, rapi, kaya, Biasanya orang ini otaknya tidak cerdas amat semasa sekolah. (Pembohong)
Pandai pidatao, Itu bisa dipelajari di kelompok diskusi selama 2 minggu(Pembohong)
Agama & adat, Kita harus tunduk dari ilmu yang hanya dipelajari setebal al-quran/tambo.
Mereka ini juga mengharamkan IT. yang dibutuhkan pada zaman ini.
Ninik Mamak/induk-induk, Hanya mengambil uang saja tp memikirkan generasi mereka.
Mereka mana tahu kebutuhan generasi berikutnya kedepan.
Mereka ini harus didekati karena suara mereka besar sekali(Caleg)
Kita hrs memahami pendidikan mereka rata2.(Dtakuti dg agama)
Ambil Uangnya Jangan pilih dia, Sudah mengajar korupsi sebelum dipilih.(Harga Diri)
SMS, LSMDIAN.Wordpress.com, Sebagai pedoman tambahan utk menuju masa depan.

Posted in Opini | Leave a comment

Kehidupan Dirampas Kolonial Model Baru

Perangkap Neoliberal di RUU

Oleh Abdul Latif Algaff
Semakin lama semakin jelas ada agenda neoliberal dalam pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena disinyalir sejak lama ada perebutan pengaruh antara World Bank, IMF, ADB dan lembaga keuangan global lainnya dengan ILO.

Lembaga keuangan global ini tentu melihat program jaminan sosial sebagai arena permainan mesin finansial, sedangkan ILO lebih menjalankan program proteksi sosial-ekonomi terhadap pekerja.

Lolosnya konsep dua BPJS yang disodorkan Kemkeu dan dibahas dalam Panja RUU BPJS memastikan terlibatnya kekuatan neoliberal dalam merumuskan skenario format masa depan jaminan sosial di Indonesia.

Mungkin pada saat pembahasan RUU BPJS merupakan saat yang tepat yang sudah lama ditunggu oleh antek neoliberal untuk menghancurkan empat BPJS. (PT Jamsostek, PT Taspen, PT Askes dan PT Asabri).

Implementasi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang seharusnya berpijak pada desain program, perluasan cakupan dan mekanisme pembiayaan justru berujung pada usaha-usaha delegitimasi secara sistematis terhadap empat BPJS.

Secara cerdas, agen neoliberal ini meracuni kaum sosialis dungu yang tidak paham akar sejarah, ideologi dan konteks jaminan sosial, baik praktik jaminan sosial di level nasional maupun pertarungan ideologis jaminan sosial di tingkat global.

Bagaimana mungkin penyelenggaraan jaminan sosial akan ditarik dari otoritas Negara padahal kita mengetahui akar historis jaminan sosial justeru karena faktor kegagalan pasar (market failure), bahkan sistem kapitalisme bisa bertahan karena ditopang oleh sistem jaminan sosial yang dapat melindungi buruh dari eksploitasi kaum pemodal.

Namun, mereka yang ingin melaksanakan SJSN mendesak agar negara bertanggung jawab atas pembiayaan jaminan sosial, tapi anehnya mereka menuntut agar negara tidak bertanggung jawab dan melepaskan otoritas dalam penyelenggaraannya.

Bayangkan saja, di negara-negara kampiun neoliberal, AS dan Inggris, penyelenggara jaminan sosial tetap diposisikan di tangan Negara. Karena itu, di semua belahan dunia, jaminan sosial merupakan benteng terakhir dari kedaulatan ekonomi politik suatu bangsa.

Namun, di Indonesia, tampaknya kaum sosialis “dungu” telah diperdaya kaum neoliberal, dengan menyediakan proteksi dasar oleh negara dengan cara yang tidak lazim yaitu membongkar empat BPJS ke arah yang tidak jelas, dengan mengabaikan desain program dan pembiayaan yang tidak terjangkau.

Ketika negara telah mengucurkan program jaminan kesehatan masyarakat, layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, tetapi dinilai salah dan bukan jaminan sosial padahal jaminan sosial itu terdiri dari asuransi sosial dan bantuan sosial, dimana kedua program jaminan sosial ini secara administratif dan finansial dipisahkan.

Saya yakin, perubahan bentuk kelembagaan BPJS hanyalah sasaran antara, tujuan sejati-nya adalah hilangnya otoritas negara dalam jaminan sosial, bahkan kalau bisa BUMN penyelenggara jaminan sosial itu bisa lepas dan terkapar kemudian dikuasai asing seperti Indosat, pertambangan, perbankan, telekomunikasi, perkebunan dan industri strategis lainnya.

Saya hanya ingin mengingatkan ada “sponsor” dan “donator” asing dari kekuatan neoliberal sejak dalam pembuatan UU SJSN, dan sesungguhnya sudah puluhan tahun pasar jaminan sosial di Indonesia diincar oleh kekuatan neoliberal.

Tentu saja, agen neoliberal itu bertebaran baik di pejabat pemerintah, anggota parlemen, aktivis serikat pekerja, aktivis LSM, intelektual, pengusaha. Dalam kasus RUU BPJS, sangat kelihatan jelas, seorang pejabat Kemkeu telah menelikung dengan mendikte dan menjadi juru bisik tunggal dalam Tim Pemerintah yang sejak awal telah membawa konsep konsultan asing.

Regulasi empat BPJS yang sudah berjalan baik dan terbukti unggul terus dikritik dan dibenturkan dengan status badan hukum yang harus non-BUMN. Mereka tidak malu, meskipun setiap saat sudut pandangnya berubah-ubah terus.

Kemarin, mereka bilang status badan penyelenggara adalah wali amanat, hari ini berubah menjadi badan hukum publik, besok seperti bank sentral, lusa seperti LPS dan LPEI. Padahal di dunia ini hanya dikenal ada dua bentuk badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu lembaga pemerintah (kementerian) atau dikelola secara korporasi.

Jadi status badan hukum BUMN justru sangat tepat dan relevan karena mengakomodasi dua model penyelenggaraan jaminan sosial, dan terbukti telah melayani peserta dengan baik, memberi benefit yang bagus kepada peserta, kinerja dan pengelolaan dana yang sustainable, menjalankan praktek good governance dan tidak memberatkan anggaran Negara.

Salah satu prinsip dalam pengelolaan dana jaminan sosial adalah bersifat prudent (kehati-hatian) dan menghindari risiko.

Namun pada pembahasan RUU BPJS, prinsip tersebut dijadikan badan hukum BPJS seperti “trial and error” walaupun implementasi UU SJSN harus disinkronkan dan diharmonisasikan terlebih dahulu dengan peraturan perundangan lainnya, tetap saja diabaikan bahkan ketika UU SJSN masih terus diuji (judicial review) ke MK, agen neoliberal dan kaum sosialis “dungu” maju terus tak peduli.

Apabila RUU BPJS yang saat ini digodok Pemerintah dan DPR bermaksud melebur empat BPJS pasti menimbulkan gejolak dan dampak sistemik yang luar biasa dalam perekonomian nasional, dan akan mengarah pada ketidakpastian dan ketidakpercayaan publik terhadap BPJS.

Situasi “chaos” dalam proses transformasi akan dipelihara, dan pada saatnya, kekuatan neoliberal akan memberi jalan yang lapang dan leluasa kepada sektor privat berskala global untuk menguasai pasar jaminan sosial yang tidak lagi diurusi Negara.

Kita akan menyaksikan sebuah tragedi reformasi jaminan sosial yang jauh melenceng seperti yang diamanatkan konstitusi. Kalau boleh mengutip kata-kata Vladimir Putin, mereka yang mau menghancurkan empat BPJS itu tidak punya hati, dan jika pemerintah dan parlemen mau juga menghabisi empat BPJS berarti tidak punya kepala.(

Posted in Opini | Leave a comment

Kicuah Caro Awak

Masuak Perai, di Dalam Mambayia
Indak taetong lai pajabaik di nagari ko mangatoan masuak sikola es-de indak pakai pitih. Perai, gratis, indak mambayia. Cuma sajo tiok tahun masyarakaik tapakiak dek ulah banyaknyo pitih nan dimintak dek kapalo sikola atau guru-gurunyo. Continue reading
Posted in Opini | Leave a comment

Berhentilah Sekolah

Berhentilah Sekolah! PDF Cetak Email

Oleh : Hidayat Banjar

Jika hanya untuk mencari kerja, saya sarankan, segeralah  berhenti sekolah. Karena hal itu hanya akan membuang-buang waktu, tenaga dan biaya yang tak sedikit.

Jika orientasi pendidikan sekadar untuk mencetak tenaga kerja terampil dan membentuk mentalitas pegawai, untuk apa bersekolah sampai ke perguruan tinggi? Continue reading

Posted in Opini | Leave a comment

Payakumbuh dicuri oleh birokrat tua-tua

Penulis : Donny Andhika

SIAPAKAH Benny Israel? Lewat cicitan akun @benny_israel di Twitter ia menyentil tentang berbagai kasus serta sepak terjang para pejabat di negeri ini. Lewat twitter juga ia membocorkan banyak rahasia negara, seperti yang dilakukan Julian Assange, si pendiri WikiLeaks. Continue reading

Posted in Opini | Leave a comment

Payakumbuh Bermental Feodal

Harian Kompas memberitakan hampir semua gubernur di Indonesia tersangkut kasus korupsi. Dari 33 provinsi hanya lima gubernur yang tidak terjerat perkara hukum. Pengamat korupsi Emmy Hafild menyatakan tidak begitu kaget dengan temuan tersebut. Korupsi memang menjadi masalah utama di daerah. Continue reading

Posted in Opini | Leave a comment